Putut Trihusodo
Para nelayan itu hanya bisa bergumul dengan laut. Namun sesungguhnya mereka tak benar-benar memiliki akses pada kekayaan laut. Kapasitas teknologi yang ada pada mereka jauh dari memadai. Maka, kalaupun Indonesia mencatat produksi ikan laut 4,4 juta ton, sebagian masuk ke perut kapal-kapal tangkap milik cukong asing yang beroperasi dengan bendera Merah-Putih.
LAUT kita adalah sawah ladang yang sungguh tak terkira nilainya. Tanpa harus mencangkul dan membajaknya, kita bisa memanen hasilnya kapan kita suka. Laut pun tak meminta pupuk atau obat-obatan pengusir hama. Tak ada kata paceklik. Sekiranya kita punya teknologi dan modal, musim barat atau musim timur bukan halangan. Sekiranya kita punya pengetahuan, tidak sulit kita mencari haluan untuk menebar jaring.
Luas laut kita tak kurang dari 4 juta kilometer persegi. Menjadi 5,8 kilometer persegi jika kita mau sedikit bersusah payah melayari zona ekonomi eksklusif. Potensi lestari ikan di sana tidak kurang dari 6,4 juta ton per tahun. Kalau saja nelayan kita sanggup menangkap separuh saja, dan menjualnya dengan harga Rp 15.000 per kilogram, rezeki dari laut ini akan mencapai Rp. 46,5 trilyun. Angka itu boleh jadi berlipat, mengingat harga ikan kerapu bebek di Singapura, misalnya, bisa mencapai S$ 95 (sekitar 570.000) dan kerapu sunu S$ 32 (sekitar Rp 186.000). Bahkan kakap merah yang bukan jenis ikan gedongan bisa laku Rp 36.000 per kilogram.
Ironisnya, dari tahun ke tahun, nelayan kita tetap saja tertinggal, rombeng, compang-camping. Desa nelayan identik dengan kantong kemiskinan. Survei oleh tim Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005, sebelum harga BBM menjulang naik, menunjukkan porsi keluarga miskin di desa pesisir Jawa Timur mencapai 33,8%, dua kali rata-rata angka kemiskinan nasional. Bahkan, di pesisir Kabupaten Trenggalek, angka keluarga papa itu mencapai 58,3%, dan di Sumenep 52,1%.
Para nelayan itu hanya bergumul dengan laut. Namun sesungguhnya mereka tak benar-benar memiliki akses pada kekayaan laut. Kapasitas teknologi yang ada pada mereka jauh dari memadai. Maka, kalaupun Indonesia mencatat produksi ikan laut 4,4 juta ton, sebagian masuk ke perut kapal-kapal tangkap milik cukong asing yang beroperasi dengan bendera Merah-Putih. Kalau saja kapal-kapal durjana itu bisa kita halau, dan nelayan nasional diberdayakan, masih ada dua juta ton ikan segar lagi yang dapat kita panen setiap tahun.
Laut kita adalah sawah ladang yang tak pernah kering. Sejauh kita tidak tamak menggarapnya, ia akan menjadi harta pusaka yang abadi, yang terus akan memberi manfat buat anak-cucu, cicit, canggah, gantung siwur, dan seterusnya. Laut adalah sumber daya yang renewable, terbarukan.
Minimnya kapasitas teknologi yang dimiliki nelayan dan juragan-juragannya kadang membuat mereka menjadi zalim. Mereka menggarap harta pusaka itu dengan cara-cara teroris: bom! Natrium klorat dicampur posfat dalam adonan, diberi sumbu detonator, lalu buum! Begitulah, sebagian nelayan kita mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kerapu bebek atau ikan napoleon. Terumbu karang hancur lebur bersama ikan-ikan yang bersarang di habitat itu. Siapa peduli.
Kemiskinan memang mudah menggoda nelayan kita menjadi ''teroris'' laut. Mereka begitu lama hidup dalam sistem ekonomi yang menekan. Rentenir lebih mereka kenal ketimbang teller bank atau ATM. Investasi adalah hal mewah yang tidak pernah mereka sentuh. Selama pemerintahan Orde Baru, investasi domestik di sektor perikanan (kelautan ada di dalamnya) cuma 1,4%. Sangat jomplang dibandingkan dengan industri yang meraup 68,7%. Investasi asing sama saja. Tanpa insentif, tanpa komitmen, tak ada investasi.
Pasca-Orde Baru, pemerintah lebih punya visi kelautan. Sejak pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, muncul Departemen Kelautan. Negara pun menoleh ke laut. Namun tak kunjung hadir langkah kongkret untuk memberdayakannya hingga kini. Investasi ke sektor laut masih terseok-seok. Perlu affirmative policies dan affirmative actions untuk sektor yang masih tertinggal ini. Situasi tak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Laut jangan lagi menjadi anak tiri yang dibiarkan hancur, tercemar, terjarah, dan tidak terurus. Sudah saatnya laut menjadi prioritas. Pemberdayaan laut tak hanya menolong nelayan miskin. Lebih dari itu, dari sana juga akan muncul permintaan tenaga kerja. Apalagi, laut kita tidak hanya memberi ikan. Di sana ada juga minyak, gas bumi, mineral, pasir, dan kekayaan biota lainnya, semisal rumput laut. Di situlah diperlukan kebijakan yang terfokus, agar pemanfaatan sumber daya itu tak mengusik satu sama yang lain yang bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem.
Di atas laut terhampar banyak kesempatan. Di pesisir laut, terbentang 1,2 juta hektare lahan yang cocok untuk tambak udang, dan baru diusahakan 350.000 hektare. Hasil tambak kita rata-rata baru 0,6 ton udang per musim. Bayangkan bila kita memiliki sejuta hektare tambak udang dengan produksi rata-rata 2 ton. Itu sama sekali tidak mustahil.
Kekayaan biodiversitas perairan pun luar biasa. Perairan Kepulauan Derawan. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, misalnya, menyimpan 872 spesies fauna air. Mungkin saja sebagian dari mereka bisa ekonomis untuk dibudidayakan. Derawan sendiri memiliki pesona laut luar biasa, tak kalah dari The Great Reef di Queensland, Australia, tempat tujuan wisata dunia yang menghasilkan US$ 2 milyar pada 2002.
Pantai-pantai indah dan perairan yang eksotik bertebatan di Indonesia. Jangan hanya sebut Bunaken, karena masih ada kawasan seperti Derawan, Pulau Tukang Besi di Buton, Pulau Padaido (Biak), Pulau Ranca-Komodo, dan masih banyak lagi yang mendapat indeks di atas 31 atas keelokannya dari World Tourism Organization. Padahal, indeks untuk Great Reef hanya 28, Karibia 25, dan Tahiti cuma 21.
Edisi khusus Gatra kali ini membedah potensi sumber daya laut kita, dengan segala macam problemnya, mulai aspek kesejarahan teritorinya, kebijakan kelautan kita, nasib nelayan, bisnis-bisnis yang bermain di lahan basah ini, hingga persoalan konservasi serta upaya pengamanannya. Laut masih menjadi potensi yang belum tergarap secara memadai. Mari kita berlayar.
Gatra, 2 Januari 2006
Menoleh ke Laut
Koeli Kontrak di Kebun Tebu
Sistem ekonomi kolonial tak cuma meninggalkan kemelaratan. Juga membawa budaya cocok tanam, sistem uang, dan budaya industri. Sistem perkebunan dan pertanian masa kemerdekaan terbukti tak lebih baik daripada masa kolonial.
***********
SEJARAH ekonomi Nusantara di zaman kolonial adalah sebuah buku yang sarat dengan catatan paradoksal. Pada satu sisi, pemerintah kolonial Hindia Belanda telah berhasil membangun kekuatan ekonomi besar yang berbasis usaha perkebunan. Di penghujung tahun 1930-an, lahan perkebunan yang menghampar di Oost Indie tak kurang dari 2.500.000 hektare. Sebagian besar di Jawa dan Sumatera. Ada kopi, teh, tebu, karet, tembakau, dan segala jenis komoditas lain. Ketika itu, Hindia Belanda adalah pemain dunia untuk komoditas perkebunan.
Organisasi ekonomi modern juga telah terbentuk. Bank-bank bertebaran. Pasar modal sudah beroperasi. Perusahaan multinasional pun ikut meramaikan panggung bisnis Hindia Belanda. Insfrastruktur yang ada cukup memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala besar. Pelabuhan-pelabuhan siap melayani bongkar muat kapal. Jalur kereta api merentang 6.811 kilometer panjangnya.
Sektor industri dan perdagangan tumbuh. Daerah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo sudah dirintis menjadi daerah industri. Tak hanya pabrik sabun dan kecap yang hadir di sana. Ada juga industri peleburan baja, semen, dan keramik. Dibandingkan dengan negeri jiran seperti Malaysia dan Thailand, jelas Hindia Belanda telah melangkah dua-tiga tindak di depan.
Namun, di sisi lain, hiruk-pikuk kegiatan ekonomi itu jauh dari niat memakmurkan rakyat. Warga pribumi tetap miskin dan rombeng. Statistik 1930 menunjukkan, dari pendapatan "nasional" Hindia Belanda yang mencapai sekitar 670 juta gulden ketika itu, 59,1 juta warga bumiputra hanya memperoleh porsi 3,6 juta gulden (0,54%). Penduduk "Asia lainnya", terutama Tionghoa, yang populasinya 1,3 juta, meraup 0,4 juta gulden. Sedangkan bagian terbesar, 665 juta gulden (99,4%), dikuasai warga kelas wahid kulit putih yang cuma berjumlah 241.000 jiwa.
Orang-orang Belanda datang dari seberang lautan memang bukan untuk memakmurkan warga boemipoetera di negeri Nusantara. Motif mencari kejayaanlah yang membawa ekspedisi dagang orang-orang Belanda ke Kepulauan Nusantara, yang dirintis Cornelis de Houtman. Armada laut berkekuatan empat kapal ini mendarat di Banten pada 1596, dengan napak jalur pelaut Portugis, Vasco da Gama, yang datang seabad sebelumnya.
Ketika itu, memang era kebangkitan bangsa kulit putih Eropa, setelah membebaskan diri dari zaman kegelapan sejarahnya melalui revolusi pemikiran, renaisans. Rasionalitas menjadi kompas bagi akal budi bangsa Eropa. Mereka lantas berlomba-lomba menaklukkan alam, menguasai dunia. Negeri-negeri Timur, drngan kekayaan rempah-rempah, emas, dan sutra, menjadi incaran. Apalagi, trayek tradisional, melalui "jalur sutra" tradisional, telah tertutup seiring penguatan Kesultanan Turki yang telah merebut Konstantinopel.
Mula-mula para pelaut Portugis dan Spanyol-lah yang menguasai alur pelayaran ke Asia. Belanda tidak mau ketinggalan. Ekspedisi De Houtman itulah yang mengawali kedatangan armada-armada Belanda. Rupanya, Kepulauan Nusantara dianggap sebagai lahan bisnis yang menarik. Maka, para saudagar Belanda itu kemudian menghimpun diri dalam VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang dibentuk pada 20 Maret 1602 di Amsterdam. VOC menjadi perserikatan maskapai. Ia mulai menancapkan pengaruh di Banten pada 1603, lalu ke Ambon tahun 1605.
Perserikatan dagang itu, tutur Prof. Dr. Suhartono, sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, bukanlah murni organisasi dagang swasta, separuh badan pemerintah. "Maka, ia punya hak-hak istimewa," katanya. Dalam lima tahun saja, VOC punya 15 armada, dengan kekuatan 65 kapal, yang berbasis di Pelabuhan Rotterdam, Amsterdam, dan Middelburg.
Hak-hak istimewa VOC antara lain membuat kontrak, membangun kekuatan militer, dan boleh mencetak mata uang. Mereka bekerja di Afrika Selatan, India, Malaka, dan seluruh pelosok Nusantara. Sejak VOC beroperasi, muncullah dualisme sistem ekonomi: ada sistem ekonomi kolonial dan kemudian sistem ekonomi pribumi. Tapi, dalam perkembangannya, ekonomi kolonial dengan VOC-nya mencaplok sistem ekonomi pribumi yang nyaris tanpa organisasi.
Pada awalnya, VOC menjalankan usaha dagang rempahnya dengan cara barter ke penduduk pribumi. Namun, tak lama kemudian, ia secara sepihak mengambil langkah monopoli. VOC menjadi satu-satunya pembeli komoditas pribumi, dan satu-satunya pula yang menjual ke pihak lain. Untuk urusan inilah, kekuatan militer mereka perlukan. Benteng-benteng serdadu lalu bermunculan di kota-kota pesisir di Jawa, Sumatera, bahkan hingga Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda.
Benteng-benteng bermeriam itu bisa dipakai untuk menjalankan dua misi sekaligus, untuk tempat mengepul barang sekaligus kekuatan penekan untuk menggaet kontrak eksklusif dari penguasa setempat. Untuk melemahkan penguasa yang tak mau tunduk pada proposal bisnisnya, VOC tidak segan menggunakan cara militer atau praktek memecah belah.
Pada masa itu, sejumlah penguasa yang tak sudi tunduk memilih melawan. VOC tak terkalahkan. Namun ia harus membayar ongkos besar untuk membiayai peperangan. Belum lagi, monopolinya itu mengundang keributan dengan pedagang dari Portugis, Spanyol, dan Prancis. VOC keteter dan tumbang. Era itu ditandai oleh hilangnya hak monopoli cengkeh di Ambon karena ekspansi Prancis, 1769-1772. Akhirnya, pada 1799, VOC dinyatakan bangkrut. Pasalnya, di saat situasi sulit itu, ia semakin kedodoran karena krisis keuangan.
M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern mencatat bahwa personel VOC pada tahun terakhir makin tak bermutu. Banyak di antara mereka direkrut dari orang-orang tidak terpelajar, petualang, preman, bahkan gelandangan. Hasilnya adalah aparat yang tidak becus, korup, nepotis, dan tukang mabuk.
Setelah VOC bubar dan sebentar diambil alih Prancis dan Inggris, administrasi Hindia Belanda dipegang Nederland langsung. Namun, sebelum bubar, kongsi dagang ini sempat membuka perkebunan teh dan kopi di dataran tinggi Tangkuban Perahu, Priangan, wilayah yang hingga kini masih kesohor sebagai penghasil java coffee.
Meski singkat, gaya kekuasaan Prancis dan Inggris di Jawa memberi dampak besar bagi sistem ekonomi kolonial di Hindia Belanda. Thee Kian Wie, peneliti senior ekonomi LIPI dan sejarawan ekonomi Indonesia, menyebut masa itu sebagai periode yang mengubah wajah Jawa. Periode pembaruan. Pada masa Marsekal Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal, perpaduan antara pembaruan dan kediktaktoran diterapkan bareng.
Hasilnya adalah Jalan Raya Pos (Groote Postweg) yang membentang 1.000 kilometer dari Anyer ke Panarukan. Waktu tempuh yang dulu 40 hari diirit jadi enam hari. Dia juga berusaha memberantas korupsi dan penyelewengan dalam administrasi Eropa. Kedudukan Daendels pun pada 1811 digantikan Jan Willem Jansens. Namun, tak lama kemudian, Prancis kalah dari Inggris. Hegemoninya diambil alih Inggris.
Di bawah Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles, menurut Thee, banyak sekali dilakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahun. Kebun raya di Bogor dan penemuan bunga langka terbesar dengan nama Rafflesia Arnoldi adalah jejak karya Raffles. Ia juga melakukan sensus pertama kali dan memberlakukan kebijakan sewa tanah. Pedagang swasta asing tak bisa membeli tanah pribumi, hanya boleh sewa.
Pemerintahan Raffles cuma bertahan lima tahun. Hindia Belanda kembali jatuh ke Nederland. Raffles kecewa karena sudah jatuh hati pada tanah Jawa. Untuk mengobati rasa kecewanya, Raffles habis-habisan membangun Singapura sebagai kota transit, yang ternyata di kemudian hari menjadi kota terpenting di Asia Tenggara.
Kembali di bawah Belanda, ekonomi kapitalis kolonial kian menjadi-jadi. Apalagi, keuangannya terkuras oleh Perang Jawa 1825-1830 (Diponegoro). Pemerintah Hindia Belanda semakin otoriter. Sistem sewa tanah dihapus oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch, diganti dengan pola yang lebih eksploitatif: cultuur stelsel, perkebunan negara, program yang lebih kondang dalam istilah tanam paksa.
Lahan pertanian yang tak dilindungi oleh bukti kepenguasaan diambil paksa oleh pemerintah Hindia Belanda. Petani pribumi pemilik lahan diwajibkan menyediakan seperlima lahannya untuk budi daya tanaman ekspor titipan pemerintah. Semua kerbau dan sapi harus dikerahkan untuk membantu program tersebut. Petani juga masih diwajibkan bekerja tanpa dibayar di perkebunan selama 66 hari setiap tahunnya.
Tentu, biaya produksi tebu, kopi, dan tembakau tanam paksa itu sangat rendah. Sangat kompetitif. Hindia Belanda serta-merta menjadi produsen penting di pasar dunia. Hindia Belanda kaya raya, dan bisa menyetor 72% dari pendapatan pemerintah kerajaan di Nederland. Dari situ pula, investasi jalan kereta api, pabrik gula, dan pelbagai infrastruktur dibiayai.
Perkebunan "tanam paksa" itu, menurut guru besar sejarah Universitas Gadjah Mada, Prof. Soegijanto Padmo, diusahakan dengan tangan besi. Para buruh dikontrol ketat, meski mereka tak dibayar. ''Masuk dan selesai kerja harus tepat waktu. Sedangkan pada lahannya tak boleh ada tumbuhan lain kecuali yang diinginkan Belanda,'' katanya. Yang turut terciprat duit cultuur stelsel adalah penguasa pribumi dan para mediator warga Asia Timur.
Tanam paksa itu secara berangsur berakhir pada 1870, seiring munculnya tekanan dari kaum liberal di Belanda dan mengemukanya wacara politik etis (balas budi). Tapi, tanah-tanah perkebunan itu tak kembali menjadi ke petani. Karena investor swasta mengambil alih kepemilikan pemerintah Hindia Belanda. Mereka bahkan bisa menyewa "lahan negara" itu sampai 75 bahkan bisa 100 tahun. Toh, rakyat sedikit tertolong. Pihak swasta mempekerjakan mereka dengan upah, meski pas-pasan.
Walau sebagian kelompok penguasa pribumi ikut kecipratan booming tebu, tembakau, dan kopi, toh hanya segelintir dari mereka yang bisa tumbuh jadi borjuis lokal. Sempat keluarga Mangkunegaran, salah satu wangsa Mataram di Solo, ikut masuk ke bisnis tebu, memanfaatkan posisi kuat Hindia Belanda sebagai si raja gula dunia. Mangkunegaran membangun kebun dan pabrik gula. Namun bisnis itu tidak terlalu berhasil. Ada persoalan manajemen dan modal.
Menjelang akhir abad ke-19, desakan politik etis makin kuat. Pemerintah Hindia Belanda meresponsnya dengan tiga program: edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Sekolah rakyat dibuka. Saluran air dibangun dan warga miskin di Jawa dikirim ke luar pulau, bahkan sampai ke Suriname nun jauh di Amerika Latin.
Memang program baru itu memicu pertumbuhan. Produktivitas lahan, terutama di Jawa, meningkat tajam. Tapi, ujung-ujungnya, yang untung adalah perkebunan besar (onderneming) juga. Air irigasi lebih banyak dinikmati onderneming-onderneming itu. Sawah ladang petani dilewati saja. Anak-anak lulusan sekolah rakyat pun terserak di perkebunan besar, mengisi pos-pos tenaga terampil.
Apa pun, tumbuhnya perkebunan itu semakin memberi tempat bagi ekonomi uang. Para petani, baik yang memiliki tanah (kuli kenceng) maupun yang tidak berlahan (kuli kendo), berbondong-bondong bekerja sebagai kuli kasar di perkebunan karena tergiur menerima upah uang. Sistem ekonomi uang pun menggeser sistem pertanian subsisten. Namun, menurut Suhartono, pengajar sejarah sosial politik di Universitas Gadjah Mada, tak semua kuli bernasib serupa. ''Yang paling tereksploitasi adalah para buruh di industri tebu," ujarnya.
Tanaman tebu perlu perawatan lebih panjang. Tanam sampai panen perlu waktu 11 bulan. ''Para buruh di kebun tebu hampir tak punya waktu untuk menggarap lahan sendiri,'' kata Suhartono. Selain itu, di daerah perkebunan, berbagai penyakit seperti kolera, disentri, dan kudis mewabah. Kondisi itu kadang diperparah oleh kelaparan. Namun kaum kolonialis tutup mata.
Meskipun sistem tak berpihak pada rakyat, menurut Soegijanto Padmo, tatanan itu juga memberi andil atas tata perekonomian nasional era sesudahnya. Perkebunan, misalnya, mendekatkan masyarakat pada budi daya pelbagai tanaman ekspor. Secara umum, desa-desa yang dekat dengan industri perkebunan akan lebih maju dibandingkan dengan desa di luar perkebunan. Bahkan, menurut dosen sejarah pedesaan di Universitas Gadjah Mada itu, praktek ekonomi penjajah juga memberi andil bagi perekonomian saat ini, dengan mewariskan pelbagai infrastruktur penting, seperti jalur kereta api dan jalan-jalan raya di pedalaman.
Soegijanto menilai, justru pada masa kemerdekaan ini secara umum daya saing sektor perkebunan mengalami kemunduran. Penyebabnya, menurut dia, ketidakbecusan manajemen barunya menjaga disiplin, profesionalitas, dan akuntabilitas segenap jajarannya. Hasilnya, rantai produksi tidak cermat terkendali. Ia mencontohkan perkebunan tembakau di selatan Prambanan, Klaten, yang tak terawat baik. Kebun seperti dibiarkan diserang ulat dan ditumbuhi rumput. Akibatnya, produktivitas dan kualitasnya menurun. Ujungnya, harganya jatuh.
Wajah pucat dan merana perkebunan negara itu gampang dilihat di mana-mana. Terutama di kebun-kebun yang menghasilkan komoditas "tradisional" seperti kopi, tembakau, teh, serta karet. Keluarga buruhnya nyaris sama buruknya dengan para koeli kontrak hampir seabad lalu. Yang dulu mending. Meski buruhnya compang-camping, manajemennya keren, produksinya punya daya saing.
Fakta runtuhnya produksi perkebunan dan pertanian zaman kemerdekaan itu, tutur Suhartono, tak bisa ditutupi. Masyarakat Indonesia kurang memproduksi sesuatu. "Padahal, yang dikoporasikan dalam dunia global adalah produk," katanya.
Tak mudah untuk bangkit kembali. Tapi, di balik kerimbunan semak di kebun-kebun tua itu, masih terbaca pelajaran lama, warisan kaum penjajah, tentang bagaimana membangun disiplin, bekerja cermat, akuntabel, dan visioner. Ini tak berhubungan dengan kolonialisme.
Putut Trihusodo, G.A. Guritno, Ajeng Ritzki Pitakasari
Gatra, 15 Agustus 2005
