Putut Trihusodo
Jangan mengecam artis. Tak usah pula mempersalahkan media. Keputusan pemilih memang selalu berada di bawah bayang-bayang hegemoni itu. Tindak komunikasi aktif adalah cara menggugah yang rasional karena sangat kalkulatif
Sekalian rakyat itu hanya audiens. Mereka mudah terpukau, tergoda, menyumpah, jengkel, menangis, dan tertawa hanya oleh sebuah realitas yang disaksikannya di televisi. Sekalian rakyat pun berubah jadi kerumunan massa yang mudah terombang-ambing dalam arus informasi yang mengalir deras. Realitas yang mereka pahami juga praktis sebatas realitas media --yang kehadirannya tak bisa lepas dari kepentingan dan keterbatasan. Apa pun, begitulah peradaban kita kini.
Seorang pemikir, ia biasa disebut filsuf, Noam Chomsky, mengingatkan kita betapa gawatnya kecenderungan ini. Sampai-sampai ia mengatakan bahwa politik itu hanya permainan media. Pria Yahudi-Amerika itu menyebut industri pers di negerinya telah tumbuh menjadi kekuasaan besar. Ia seperti punya otoritas untuk memutuskan mana baik, mana buruk, mana benar, dan mana salah.
Chomsky pun berteriak. Ia tidak rela melihat pers di negerinya berkolaborasi dengan pemerintahan Gedung Putih dan perusahaan-perusahaan raksasa, lalu bersekongkol mengamankan kepentingan bersama. Utamanya dalam kebijakan luar negeri. Tema-tema kolaborasi itu bisa tentang demokrasi, advokasi HAM, atau perang melawan narkoba. Prakteknya, semua dilakukan dengan standar ganda.
''Media pers Amerika telah merekayasa kesepakatan publik,'' ujarnya. Kesepakatan yang ada cuma fakta media, bukan realitas publik yang sebenarnya. Kesepakatan semu. Media pers telah menjadi antek Gedung Putih dan sekalian raksasa industri di negeri adikuasa tersebut.
Namun media Amerika pula yang membuat buku Chomsky, Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, menjadi best-seller dalam pekan-pekan ini di Amazon.com. Gara-garanya, Presiden Venezuela Hugo Chaves, ketika berpidato di depan Sidang Umum PBB, 20 September lalu, memuji-muji Noam Chomsky dan mengutip isi bukunya. Promosi gratis itu semakin menggema, karena Chaves lagi-lagi menunjukkan sikap penentangannya yang terbuka kepada si "iblis" George W. Bush. Aksi Chaves mendapat liputan luas.
Media pers sebagai institusi tentunya netral. Ia bisa menjadi sarana penyesatan publik, sebagaimana kritikan Chomsky, atau bisa menjadi fasilitas komunikasi yang berguna. Syaratnya adalah komunikasi yang jujur. Apa yang disampaikan media secara jernih dipahami publik. Di sini pers juga bisa menjadi agen demokrasi yang efektif. Ia bisa ikut memandu menuju pencapaian kesepakatan umum.
Kuncinya adalah tindak komunikasi aktif, kata Jurgen Habermas. Pemikir Jerman itu mengingatkan pentingnya media pers menjaga komunikasi dua arah secara seimbang. Komunikasi satu arah bisa membuat salah kaprah. Itulah yang biasa dilakukan koalisi birokrasi dan pemain bisnis di negara berkembang. Maka, kesepakatan yang muncul cenderung semu, distortif, dan cuma melahirkan tatanan rapuh. Maka, bagi Habermas, media perlu ikut memainkan tindak komunikasi aktif agar terjalin kesepahaman yang tanpa rekayasa.
Sebagai bagian dari dunia yang terbuka, pers Indonesia sedikit banyak terbawa oleh tren dunia. Ia juga mulai berkembang menjadi kekuatan besar yang sangat potensial untuk memegang hegemoni. Sejauh ini, sepertinya persekutuan tiga pilar --negara, dunia usaha, dan media pers, seperti gambaran Chomsky di Amerika-- tidak (belum) menjangkiti Indonesia. Pentas media bisa menjadi milik siapa saja.
Maka, dari pentas media, lahir selebriti-selebriti kondang. Mereka umumnya manusia pilihan --setidaknya berparas menawan dan berpostur menarik. Mereka pun menjadi pujaan publik dan, diakui atau tidak, punya pengaruh. Ibarat model busana, mereka juga menjadi acuan, ikut menentukan tren.
Dalam konteks ini, barangkali pendapat Roland Barthes, pemikir Prancis, jadi relevan. Fashion bisa menjadi hegemoni, dan tren busana pun seolah satu hal yang kudu diikuti. Begitu halnya pentas keartisan. Boleh jadi, ia dapat melahirkan hegemoni pula atas audiens. Fenomena ini lalu masuk ke jurusan politik ketika audiens menjelma jadi sekalian rakyat alias massa pemilih.
Di sini hegemoni keartisan akan menjadi modal politik. Bisa besar, bisa kecil. Jangan heran bila hegemoni keartisan kemudian muncul dalam pilkada atau pemilu legislatif. Bahkan ada fenomena terbalik, politikus berlaku bagai artis untuk menguatkan hegemoninya. Lepas dari soal adakah ini sistem rekrutmen yang baik atau tidak, itu barangkali kehendak zaman.
Jangan mengecam artis. Tak usah pula mempersalahkan media. Keputusan pemilih memang selalu berada di bawah bayang-bayang hegemoni itu. Namun, kembali pada pendapat Habermas bahwa tindak komunikasi aktif adalah cara menggugah (juga kampanye) yang rasional karena sangat kalkulatif.
Gatra, 25 September 2006
Panggung Artis
Derita Lebanon
Putut Trihusodo
Orang Lebanon tak suka berperang. Mereka lebih berminat ke bisnis, intelektual, seni budaya, dan tak pernah membangun militer yang kuat. Namun mereka harus hidup di kawasan yang panas, utamanya karena bara zionisme.
Jerih payah selama 16 tahun rontok dalam sekejap. Begitu nasib Lebanon kini. Sejak 1990, setelah dilanda konflik bersenjata selama 15 tahun, negeri cantik di tepi Laut Mediterania itu bangkit dari puing-puing keruntuhannya. Gedung perkantoran, jalan raya, hotel-hotel, apartemen, jembatan, bandara, pembangkit listrik, dan infrastruktur lainnya dibangun. Institusi pemerintahan berdenyut kembali.
Pamor Lebanon pun tumbuh hampir pulih. Ibu kota Beirut mulai berbinar. Predikat ''Paris of Middle East'' kembali disandangnya. Badan-badan PBB, semisal ILO dan UNESCO, membuka perwakilannya untuk kawasan Arab di Beirut. Turis asing juga membanjiri Lebanon. Tahun lalu, jumlahnya 1,6 juta.
Pelbagai infrastruktur terus dibangun. Maklum, Beirut menjadi salah satu kandidat tuan rumah Olimpiade musim panas 2024. Yang sudah dekat adalah tuan rumah bagi event ''Jeux de la Francophonie 2009'', sebuah pesta olahraga negara-negara berbahasa Prancis. Di negeri ini, bahasa Prancis adalah yang kedua setelah bahasa Arab.
Jerih payah selama 16 tahun itu telah memberi hasil kongkret. Beirut tumbuh jadi sebuah kota dengan atmosfer kosmopolitan. Sekitar 1,2 juta warga menghuni kota itu, dan angka itu menjadi 1,7 juta bila ditambah penduduk di pinggiran kota. Pusat bisnis, pasar modal, stasiun-stasiun TV, butik, kafe, dan mal-mal bertebaran di Beirut. Ekonomi tumbuh. Pendapatan per kapita warga Lebanon telah mencapai US$ 5.100.
Namun segala kisah sukses itu sepertinya akan rontok saat pesawat-pesawat tempur Israel secara membabi buta menyerang Lebanon, termasuk Beirut, sejak Rabu pekan lalu. Dalihnya, memerangi milisi Hisbullah yang ada di negeri itu. Gara-garanya, dua serdadu Yahudi ditangkap Hisbullah di perbatasan Israel-Lebanon.
Serangan gencar dengan roket, senapan mesin, dan bom itu meluluhlantakkan banyak target di Lebanon. Sebagian sasaran adalah kawasan yang dianggap sebagai kantong-kantong Hisbullah seperti di Dahieh, Beirut Selatan. Toh, militer Israel gatal tangan menghancurkan Bandara Rafic Hariri, pembangkit listrik, jalan raya Beirut-Damaskus, jaringan telekomunikasi, serta jembatan yang dianggap menghubungkan ke kawasan Hisbullah.
Sejak serangan pertama itu, pasar modal di Beikut tutup, setelah sebelumnya anjlok 15%. Industri pariwisata, yang diharapkan mendatangkan pemasukan US$ 2,5 milyar tahun 2006 ini, kolaps seketika. Kerugian fisik sampai pada tiga hari pertama serangan mencapai US$ 500 juta. Siapa yang bertanggung jawab?
Penduduk Lebanon kini 3,8 juta, 200.000 di antaranya migran dari Palestina. Di luar itu, 15 juta orang berdarah Lebanon lainnya hidup tersebar di pelbagai penjuru dunia. Komunitas Lebanon sendiri berdarah campuran dari suku tua Phonix, Syiria, Yunani, Roma, Arab, Kurdi, dan Prancis, yang datang bersama pasukan Salib berabad silam. Sekitar 57% adalah muslim (Suni, Syiah, Druze, dan Alawit). Selebihnya, 40%, Kristen (Katolik Maronit, Ortodoks Yunani, Katolik Armenia, dan Protestan). Di luar itu, ada segelintir Yahudi.
Meski penduduknya heterogen, sejarah mencatat, Lebanon relatif stabil. Transisi dari pemerintah kolonial Prancis ke Lebanon yang merdeka tahun 1945 berjalan tanpa gejolak. Kalaupun ada satu faktor yang membuat negeri itu gonjang-ganjing, tak lain adalah Israel dengan zionismenya. Ulah Israel pula yang membuat 300.000 warga Palestina hijrah ke Lebanon pada 1975.
Kehadiran pengungsi Palestina itu melahirkan konflik domestik yang lantas berkobar menjadi perang sipil sesama orang Lebanon, karena campur tangan tetangga, Suriah dan kemudian Israel. Selama 15 tahun, Lebanon menjadi ajang bagi ledakan bom dan letusan senapan. Tak kurang dari 100.000 orang tewas.
Orang Lebanon tak suka berperang. Mereka lebih berminat ke bisnis, intelektual, seni budaya, dan tak pernah membangun militer yang kuat. Namun mereka harus hidup di kawasan yang panas, utamanya karena bara zionisme. Sejumlah warga Lebanon pun terseret ke dalam konflik regional, seperti para milisi Hisbullah yang bersimpati pada perjuangan Palestina. Pemerintah Lebanon tidak bisa mengontrol mereka. Namun itu tak bisa jadi alasan untuk serangan membabi buta, yang tidak saja membuat kerugian besar, juga mencabik rasa keadilan.
Gatra, 17 Juli 2006
Pelajaran dari Dili
Setelah melalui pergulatan alot yang diwarnai insiden berdarah, akhirnya Perdana Menteri (PM) Mari Alkatiri mundur dari jabatannya. Tekanan dari lawan-politiknya, yang membawa nuansa kepentingan Australia, tidak membuat dia keder. Namun, saat ia melihat gelagat serius bahwa Presiden Xanana Gusmao akan angkat kaki dari panggung kepemimpinan nasional, Alkatiri pun mengalah. Ia siap turun dari mimbar kekuasaan.
Suasana panas di bumi Loro Sae, Matahari Terbit, sebutan bagi Timor Timur dalam bahasa Tetun, tampaknya akan mereda. Kompromosi politik telah mendapatkan jalan masuk. Pihak oposisi selama ini memang mamatok syarat bagi penyelesaian kemelut politik itu, yakni Mari Alkatiri lengser. Perkembangan terbaru dari kota Dili itu tentu membuat banyak pihak lega. Konflik yang bisa memantik aksi kekerasan lebih jauh itu bisa dihindari.
Barisan oposisi, terutama dari faksi Jose Ramos Horta, tentu juga senang. Selama ini, mereka merasa bahwa Alkatiri membawa negeri seluas 15.000 kilometer persegi itu ke arah kiri, hal yang mereka anggap tidak realistis. Mari Alkatiri menentang nilai-nilai pasar yang terlalu bebas. Ia memicingkan mata curiga terhadap arus globalisasi.
Sebagai tetangga yang membantunya lepas dari "pendudukan" Indonesia, Australia tak suka Timor Leste dibawa ke kiri. Australia harus memastikan negeri sekepal yang dianggap sebagai serambi belakangnya itu mempraktekkan haluan politik yang menolak liberalisasi. PM John Howard tahu betul, Timor Leste bisa "diluruskan" hanya jika Alkatiri lengser. Maka, dilakukanlah tekanan, termasuk mengirim militernya dengan dalih memulihkan ketertiban di negeri itu.
Kepentingan Australia tak cuma soal geopolitik. Ada juga soal fulus. Australia tak mau Mari Alkatiri mengacak-acak perjanjian bilateral kedua negara tentang minyak di Timor Gap yang memberi porsi bagi hasil 80:20. Pemerintahan Alkatiri mematok agenda mengubah perjanjian itu dengan membuat perjanjian baru berdasar Konvensi Hukum Laut. Kalau langkah itu ditempuh, jelas porsi bagi hasil akan terbalik.
Posisi Alkatiri kian terpepet karena ia tak bisa mencari dukungan dari tetangga lain, Indonesia misalnya. Selama memimpin Timor Leste sejak enam tahun lalu, ia tidak cukup ramah pada Jakarta. Garisnya berbeda dari Xanana. Alkatiri terus curiga, seraya memainkan "kartu HAM", untuk mengintimidasi Indonesia. Alkatiri seperti memungkiri kenyataan bahwa Indonesia adalah pemasok segala kebutuhan rakyatnya.
Posisi Alkatiri makin lemah karena pihak gereja, lembaga yang selama 23 tahun pemerintahan Indonesia memainkan peran politik yang penting, tidak menyukainya. Pemerintahan Mari Alkatiri dianggap terlalu sekuler, kiri, tak menghargai demokrasi, dan akan menjadikan Timor Leste negeri sosialis yang otoriter.
Dukungan kuat hanya dari Fretilin, partai yang dipimpinnya, yang kini menguasai 55 dari 88 kursi parlemen. Tapi dukungan dari elite partai tak cukup. Karena di tingkat akar rumput Fretilin, pengaruh Xanana besar. Apalagi, Presiden Xanana adalah bapak bangsa, pemersatu rakyat Timor Leste. Bisa saja ia nekat bertahan. Namun Mari Alkatiri cukup punya sikap kenegarawanan. Ia tidak sudi negerinya dilanda konflik berkepanjangan.
Ke mana kompromi akan dibawa? Di situ Xanana dan Alkatiri akan berembuk. Kredo the winner takes all mungkin tak akan ditempuh. Maka, pilihan pengganti Alakatiri tak akan ke figur Jose Ramos Horta. Boleh jadi, sosok Jose Luis Gutteres, yang kini menjabat sebagai Duta Besar Timor Leste di PBB, menjadi figur kompromi. Gutteres tak terlibat konflik. Ia bisa mengapresiasi kecurigaan Alkatiri terhadap nilai-nilai liberalisme dan globalisasi. Namun ia cukup pragmatis untuk bekerja sama dengan tokoh flamboyan semacam Ramos Horta.
Di balik kemelut itu, ada hal menarik di Dili. Kekuasan politik tidak membuat pemimpin negeri itu tersandera seperti penunggang harimau --kalau turun, bakal dicabik-cabik oleh "makhluk" ganas itu. Situasi ini hadir kalau kekuasaan tidak membuahkan penindasan, korupsi, dan nepotisme. Maka, kompromi di Dili tak sulit berlanjut dengan rekonsiliasi dan konsolidasi.
Di mana posisi Indonesia? Barangkali kini tiba saatnya ada panggilan sejarah untuk membela dan menjaganya, agar negeri baru itu tak jatuh dalam cengkeraman kolonialisme baru.
Putut Trihusodo
[Lensa, Gatra Nomor 33 Beredar Kamis, 29 Juni 2006]
Yellow Cake
Putut Trihusodo
SEBAGAI bahan mineral, uranium bisa ditemukan di banyak tempat, di kelima benua. Namun hanya Australia yang diakui sebagai lumbung uranium dunia, karena 40% depositnya dipercaya ada di ''negeri kanguru'' itu. Selebihnya ada di Kanada, Cina, Kazakstan, Uzbekistan, atau negeri-negeri Afrika: Namibia, Nigeria, dan Mali.
Bukan hal aneh bila mineral yang sama ditemukan di banyak tempat. Bukankah seluruh batuan bumi ini berasal dari materi yang sama, yakni serpihan ''Big Bang''. Pakar mineral dapat mengendus kehadiran uranium cukup dengan melihat batuan, apakah dia uranitite, carnotite, lignite, monazite, atau yang sejenisnya. Maka, bukan hal aneh pula bila uranium ditemukan di tanah Kalimantan, Papua, hulu Amazon, atau di daerah perbukitan Iran Tengah.
Keberadaan mineral uranium (U) take serta-merta dapat mendatangkan laba. Apalagi, ia bisa hadir dalam bentuk tiga isotop, U-234, U-235, dan U-238. Semuanya bersifat radioaktif, tapi hanya U-235 yang bisa menjalani reaksi pembelahan (fisi), hal terpenting untuk keperluan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) ataupun bom atom! Makin tinggi konsentrasinya, makin ekonomis harganya.
Secara umum, batuan beruranium itu mengandung ketiga isotop tadi, dengan komposisi bervariasi. Porsi U-235 pada batuan alam biasanya cuma 0,7%. Untuk jadi elemen bakar PLTN, diperlukan pengayaan U-235 hingga 3%, dan di atas 80% untuk bom.
Amerika Serikat adalah negara yang paling maju memanfaatkan nuklir, untuk maksud damai atau perang. Sejarah pun mencatat, debut momumentalnya adalah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, Agustus 1945. Setelah itu, sembari terus membiakkan bom atomnya, Amerika memulai penggunaan nuklir sebagai sumber energi dan alat diagnonis.
Selama Perang Dingin, Amerika dan sekutunya pun terus mempersenjatai diri dengan rudal berkepala nuklir. Tapi, untuk mereka yang tak terkait langsung dengan Perang Dingin, Gedung Putih menggiring ke perjanjian antiproliferasi (penyebaran) nuklir. Iran dan Indonesia ada di dalamnya. Amerika memegang kontrol lebih kuat atas konvensi ini.
Maka, kini Gedung Putih pun resek saat mendengar bahwa Iran ingin mengembangkan diri menjadi negeri nuklir. Dengan bantuan Rusia, Iran mencoba memanfaatkan uranium miliknya untuk reaktor PLTN. Segera, International Atomic Energy Agency (IAEA), sebuah lembaga PBB, diturunkan untuk memantau. Hasilnya, IAEA menyimpulkan, Iran berpotensi membuat bom nuklir karena kemampuan teknik pengayaan uraniumnya.
Tingkah Amerika makin menjadi. Ia menekan Iran agar menghentikan proyek pengayaan uraniumnya. Kalau tidak, ada akibatnya: bisa embargo ekonomi, bisa juga tindakan militer. Toh, Iran tak gentar. Ia merasa hanya memanfaatkan nuklir untuk energi. Lagi pula, mengapa harus memenuhi kemauan Amerika? Kalaupun mau bikin bom, mengapa harus dilarang, sementara Amerika sendiri kolektor terbesarnya?
Memang tidak bisa dimungkiri bahwa tak ada garis batas yang tegas antara teknologi nuklir damai dan nuklir perang. Tahapannya jelas, batuan uranium diolah menjadi adonan kuning yellow cake, substansi dengan kandungan U lebih besar. Yellow cake lalu diubah menjadi gas "U-heksaflorida", kemudian masuk proses sentrifugasi untuk menghasilkan substansi dengan konsentrasi U-235 untuk elemen bakar PLTN, atau kadar di atas 80% untuk bom atom.
Salah satu produk samping PLTN adalah isotop U-238, yang hanya dengan tembakan netron bisa jadi plutonium-239. Ini bahan baku bom atom yang lebih dahsyat. Secara teknis, memang, tujuan nuklir damai dan perang itu sangat tipis. Semuanya terpulang pada niat.
Dalam sejarahnya, Amerika pernah memanfaatkan PLTN-nya jadi pabrik bom atom. Pada 1954, Kongres Amerika mengamandemen Atomic Energy Act. PLTN swasta menerima U-235 dari negara, tapi produk plutoniumnya harus diserahkan ke pemerintah untuk bom nuklir. Keputusan itu dihapus di kemudian hari. Namun, tahun 1981, Presiden Ronald Reagan mengirim proposal ke Kongres untuk memanfaatkan PLTN swasta sebagai pabrik plutonium. Proposal itu mentok di Kongres.
Tak mengherankan kalau kini Gedung Putih menanggapi secara paranoid PLTN Iran, negeri yang tak pernah tunduk pada kehendaknya. Boleh jadi, Pemerintah Amerika Serikat bercermin pada dirinya bahwa semua orang punya rencana jahat, seperti yang selalu disiapkan oleh ahli-ahlinya di Left Wing Gedung Putih.
Gatra, 15 Mei 2006
Di Balik Senyum Condy
Putut Trihusodo
DENGAN memboyong satuan pengamanan sendiri, berseragam militer dan bersenjata pula, Condoleeza Rice datang ke Jakarta dengan penuh percaya diri. Memang tidak lazim dalam tata krama di dunia diplomatik. Tapi, siapa yang bisa menolak. Bahkan, saat menyambut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu pekan lalu, kita ikut jadi paranoid. Sekitar 1.500 personel polisi dikerahkan.
Condy Rice, begitu dia biasa disapa, adalah andalan Presiden George W. Bush dalam urusan politik luar negerinya. Pers menyebutnya orang kuat kedua di Amerika setelah George Bush. Tak mengherankan bila predikat itu jatuh ke sosok Menteri Luar Negeri, karena segala urusan domestik di Amerik Serikat sudah tertangani oleh negara bagian, distrik, dan swasta. Gedung Putih bobotnya lebih ke ''pemerintahan dunia''. Condy tumpuannya. Sosoknya sebagai perempuan terpelajar, cerdas, gaul tapi tegas mendukung pekerjaan beratnya itu.
Di Jakarta, Condy berbicara banyak hal. Dari flu burung, HAM, problem laten Palestina, terorisme, hingga nuklir Iran. Tak lupa, ia memuji kemajuan demokrasi dan toleransi kehidupan di Indonesia. Ia tamu yang santun, yang tak ingin membuat tuan rumah malu hati. Memang tak ada yang harus membuatnya kesal. Urusan Exxon atas minyak Blok Cepu beres. Freeport secara bisnis juga aman-aman saja.
Toh, semenarik apa pun kepribadian Condy Rice, tetap saja ia bekerja untuk national interest Amerika Serikat versi Gedung Putih. Semanis apa pun ia berbicara, misinya adalah untuk kepentingan nasionalnya. Jadi, tugas pokoknya adalah merayu, membujuk, menekan. Tidak kurang, tidak lebih. Condy instrumen terdepan untuk menegakkan kepentingan Amerika dalam "pemerintahan" dunia Gedung Putih yang berotak dan berotot.
Kekuatan militer Amerika Serikat tak ada bandingnya. Negeri ini mengalokasikan US$ 401 milyar untuk keperluan militer pada 2005. Itu tidak termasuk ongkos operasi di Irak dan Afghanistan. Anggaran pertahanan Amerika, termasuk untuk operasi intelijennya, setara dengan 40%-45% anggaran militer dunia. Kalau kekuatan militer itu berbanding lurus dengan dana, kekuatan Amerika hampir setara dengan kekuatan sisa dunia.
Setelah mengalami perang saudara yang dahsyat pada 1860-1865, angkatan perang Amerika Serikat tak pernah lagi beroperasi di home land-nya. Mereka bermain di tanah orang. Dari Perang Dunia (PD) I, Perang Dunia II, Perang Korea, lalu Perang Vietnam. Setelah Perang Dingin usai, spektrum daerah operasi militer Amerika malah makin luas. Posturnya merang lebih ramping, hanya sekitar 1,5 juta personel --bandingkan dengan era PD II yang mampu memobilisasi sampai 5 juta prajurit. Tapi kini militer Amerika sarat teknologi. Kapasitasnya mumpuni untuk mengontrol dunia.
Atas nama membantu kawan seiring, Presiden George Bush (senior) menghajar Irak pada Perang Teluk I di tahun 1991. Dengan cara lebih elegan, Presiden Bill Clinton menyerang kekuatan Serbia di Kosovo. Clinton meyakini apa yang terjadi di negeri Balkan itu adalah para pemimpin yang melakukan tindak kriminal di negara sendiri dengan melakukan genosida. ''Karena genosida menjadi kebijakan nasionalnya, kita harus menyerang,'' kata Clinton. Tapi ia berdiam diri atas genosida di Rwanda dan Somalia.
Era George Bush lain lagi. Serangan 11 September 2001 membuatnya menyusun peta perang baru. Ada negara-negara yang dianggapnya hostiles. Afghanistan, Irak, Korea Utara ada dalam list-nya. Ada pula yang disebut unstable nations. Di situ, 25 negara masuk daftar, Venezuela di bawah Hugo Chavez, Bolivia, Peru, Aljazair, Sudan, dan Nigeria. Terhadap dua kategori negara tersebut, militer Amerika Serikat diizinkan menyerang! Bila perlu.
Mana musuh dan mana kawan, Gedung Putih tampaknya punya ukuran jelas: sejauh mana kepentingan atas kenyamanan hidupnya diakomodasi. Di balik senyumnya, Condy bertugas memastikan, kalau langkah diplomasi dan kebijakan ekonomi direspons secara positif, peluru tak perlu meletus.
Gatra, 20 Maret 2006
Merajut Tali Jiwa
Putut Trihusodo
Setiap kali lampu-lampu hias mulai berpijar; bendera dan umbul-umbul warna-warni berkibar (oleh tiupan angin kemarau Agustus yang kering dan berdebu), ada dua butir kata yang mengusik benak kita: negara dan kemerdekaan. Adakah keduanya masih menjadi mantra sakti, yang bisa membuat kita duduk tenang memikirkan persoalan bersama?
Mungkin sebagian dari kita memilih untuk memaknainya sebagai ritual tahunan. Toh, negara yang kini menginjak usia 61 tahun ini tak kunjung "memerdekakan" mereka dari impitan hidup yang terus menekan hari demi hari. Negara cuma menjadi alamat tujuan saat mereka kandas terdeportasi sebagai tenaga kerja ilegal; atau tempat yang menyediakan kubur bagi yang gugur diterjang bom di Lebanon --ketika berjuang demi asap dapur keluarga.
Sebagian dari kita juga memaknai kemerdekaan dan negara ini cukup dengan lampu hias dan umbul-umbul. Urusan mereka dengan negara hanya sebatas surat izin ini-itu, membayar pajak bumi dan bangunan, PPh, PPN, retribusi, sumbangan, dan semacamnya. Tak usah pula sebut-sebut lagi kata mutiara ala John F. Kennedy --''Jangan tanyakan apa yang diberikan negara padamu, tapi apa yang kamu berikan padanya". Itu terlalu gombal, bahkan untuk dipidatokan sekalipun.
Barangkali kita selama ini terlalu sibuk dengan urusan masing-masing hingga tak sempat bekerja sama memberikan makna lebih dalam mengenai negara dan kemerdekaan. Kita tahu, negara cuma sebuah kata abstrak yang tak memberikan apa-apa bila kita sendiri tak mengisinya dengan kerja sistematis yang terus-menerus tanpa batas waktu.
Mungkin sebagian dari kita sudah merasa bekerja keras. Tapi mungkin tidak terlalu keras dan tak pula cukup sistematis. Apa pun, kita sama-sama tahu, hasilnya masih jauh dari harapan tentang negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah....
Daya Saing
Yang kita saksikan selama ini adalah kisah-kisah tragis, ironis, atau apa pun yang bisa menggerogoti kebanggaan kita. Bahkan makin banyak dari kita kehilangan simbol-simbol kebanggaan, pamor, dan mungkin juga sebagian daya tahan.
Daya saing kita sebagai satu masyarakat telah pula merosot. Institute of Management Development (IMD), lembaga pendidikan yang berwibawa di Jenewa, menempatkan daya saing kita di posisi ke-60 pada 2006. Turun satu tangga dari tahun sebelumnya. Di bawah kita ada Venezuela. Namun negeri jiran Malaysia bisa mendaki ke posisi 23, Thailand 32, dan Filipina 49. Singapura, seperti biasa, ada di peringkat atas, yakni posisi ketiga di bawah Hong Kong (2) dan Amerika Serikat (1).
Pemeringkatan itu muncul dalam laporan survei bertajuk ''The World Competitiveness Scoreboard 2006''. IMD secara rutin melakukannya. Hasilnya, daya saing Indonesia di tahun 2000-an ini bertengger pada posisi sekitar 60. Sebaliknya, Singapura hampir tak pernah keluar dari posisi lima besar.
Peringkat yang relatif tinggi memang tak serta-merta menunjukkan sebuah negeri itu mapan dan makmur. Sebaliknya, yang posisinya rendah tak berarti miskin. Italia, sebagai misal, ada di peringkat ke-56 (2000). Namun peringkat ini menunjukkan berapa besar peluang sebuah negara menambah kapasitas ekonominya. Dengan bercokol di posisi rendah, jelas Indonesia bukan negara yang dilirik untuk kerja sama ekonomi.
Dalam menyusun peringkat daya saing itu, IMD bersandar pada 95 butir kriteria, yang kemudian diperas menjadi lima. Ada kriteria keilmuan, yang di dalamnya antara lain ada unsur sumber daya manusia, kapasitas riset, dan kemampuan menciptakan produk orisinal. Lantas ada kriteria lingkungan hidup dan kesehatan, pendidikan, teknologi, serta infrastructure basic. Termasuk yang terakhir (dari 22 kriteria) antara lain sumber daya alam, rel kereta api, jalan raya, dan harga listrik. Output dari kelima hal tadi berupa daya saing.
Banyak lembaga manajemen mengeluarkan survei serupa, dan ujung-ujungnya selalu menempatkan Indonesia di posisi yang jauh dari posisi terhormat. Kita memang bisa bicara tentang banyaknya cerdik pandai di sekitar kita, banyaknya anak berbakat, juga kekayaan alam yang melimpah dan posisi geografis yang penting. Mestinya, tinggal buka pintu, orang akan datang, lalu menawarkan pelbagai kerja sama. Tapi kita tahu, hal itu tidak pernah terjadi. Mengapa bisa begini?
Yang paling mudah adalah mencari kambing hitam. Kita bisa mengumpat kiri-kanan, menyalahkan kekuasaan, menghujat aparatur negara, mencela pengusaha, atau sekadar mengecam tatanan global. Namun sekadar mencela tanpa iktikad membangun suatu proses dialektika tak membuat kegagalan menjadi sebuah pelajaran. Sejarah nasional kita terpampang panjang di belakang. Mestinya sudah banyak pelajaran penting yang bisa kita tarik dari sana. Yang kita perlukan barangkali kejujuran dan kearifan untuk menarik hikmah dari sejarah.
Simbol Kebanggaan
Mungkin kini saatnya kita lebih rendah hati. Tak perlu lagi mencurigai sebuah kekuasaan sebagai hal yang seram mengancam. Ia perlu ruang untuk bergerak efektif. Belakangan kita diyakinkan, sekurangnya oleh filsuf Prancis Michel Foucault, bahwa kekuasaan pun membawa hal-hal yang konstruktif. Foucault menolak anggapan kaum strukturalis yang sering menggambarkan kekuasaan dari sisi kebuasannya. Kuasa bisa memberikan pengetahuan, kata Foucault, meski itu terkait dengan kepentingan kuasa itu sendiri.
Dalam konteks inilah kita bisa mengingat sosok Bung Karno, yang kuasanya memberi pengetahuan bagi kita bahwa betapa gelora nasionalisme yang ia kembangkan dapat menghimpun segala potensi negeri untuk kemudian berderap serempak. Masih segar dalam ingatan kita, betapa doktrin stabilitas dan konsistensi kebijakan di era Presiden Soeharto memberi peluang bagi banyak kegiatan ekonomi.
Namun, dari kedua pemimpin itu, kita juga bisa belajar perlunya kekuasaan itu dapat bersikap rendah hati agar amanah. Kondisi ini diperlukan agar ia tumbuh jadi sebuah kekuasaan yang efektif dan kokoh untuk mengorganisir segala potensi negeri ini. Kita memerlukan kondisi itu untuk membangun daya saing baru, sekaligus menghadirkan simbol-simbol kebanggaan baru bagi warga negara.
Di masa lalu, kita cukup bangga hanya dengan mendengar orasi tentang Indonesia adalah negeri zamrud khatulistiwa. Kita memerlukan simbol kongkret yang tidak saja memberikan kebanggaan, juga mengangkat martabat kehidupan rakyat. Ia bisa jadi sebuah ikon nasional yang mengakar pada perasaan publik secara luas.
Untuk simbol yang menjadi kebanggaan nasional, menjadi pengikat keutuhan bangsa, dalam orasinya di pelbagai kesempatan, Bung Karno menyebutnya sebagai ''tali jiwa". Kita memerlukan tali jiwa baru.
Pada edisi khusus 17 Agustus 2006 kali ini, Gatra mencoba menghadirkan sejumlah individu, karya, juga kekayaan alam yang berpotensi menjadi "tali jiwa" baru. Beberapa individu kami hadirkan untuk mewakili sekelompok intelektual yang mencoba mencari jalan guna mengembangkan potensi dan kekayaan alam yang ada. Sebagian lainnya mencoba membuat terobosan agar kerumitan yang ada menjadi lebih sederhana penanganannya.
Kami hadirkan pula produk-produk yang, betapapun sederhana, telah memberi arti bagi perekonomian kita. Mereka mampu bersaing di era serba bebas. Di bagian akhir edisi khusus ini, kami hadirkan potensi sumber daya alam yang tersisa, yang ternyata masih sangat berharga.
Edisi khusus Gatra kali ini hanya mencoba mengingatkan bahwa kita masih punya tali jiwa. Kita hanya perlu merajutnya lebih jauh agar ia bisa menjadi pengikat bagi jiwa nasionalisme kita di tengah gelora globalisasi ini.
Gatra, 14 Agustus 2006
