Putut Trihusodo
Aksi terorisme agama ternyata tak segencar teror separatisme atau komunisme. Tidak ada konspirasi dalam penanganan kasus bom Bali. Polri bekerja berdasarkan forensik.
RESENSI
TERORISME, MITOS DAN KONSPIRASI
Penulis: Budi Gunawan
Penerbit: Forum Media Utama, Juni 2006, 334 halaman
Sepanjang tahun 2000 hingga 2005, tak kurang dari 20 kali teror bom terjadi di wilayah hukum Indonesia. Korban jiwa secara langsung 287 orang dan ratusan lainnya mengalami cedera. Kehadiran terorisme di Indonesia benar-benar nyata dan ancamannya belum berakhir. Noor Din Mohd. Top masih gentayangan dan terus menyelinap lolos dari kejaran polisi.
Kelompok Noor Din Mohd. Top ini, dalam catatan versi Departemen Pertahanan Amerika Serikat, hanya satu dari 43 kawanan teroris yang beroperasi di Asia Tenggara dan Oseania. Ia juga hanya satu dari 967 kelompok teroris di dunia. Sarang teroris terbesar ternyata di Eropa Barat (267), kemudian Timur Tengah (192), Asia Selatan (131), dan Amerika Latin-Karibia (110).
Dalam bab pertama dan kedua, Budi Gunawan mencoba menggali sejarah ringkas batasan tindakan terorisme itu. Secara klasik, teror sering didefinisikan sebagai aksi keji untuk menimbulkan rasa takut luar biasa untuk memaksakan kehendak. Bila ini yang menjadi acuannya, maka teror negara termasuk di dalamnya. Maka, terorisnya, ya, mulai Stalin, Lenin, Hitler, hingga Mao. Mengutip tulisan Noam Chomsky, penulis menyatakan pula bahwa Amerika Serikat menjalankan terorisme atas negara-negara lemah.
Budi Gunawan mengakui, sejauh ini belum tersedia jawaban memuaskan atas pertanyaan apa dan siapa terorisme itu (halaman 26). Maka, dalam bab-bab lanjutannya, sebagai polisi, Budi memilih mengacu pada dokumen dan produk hukum positif yang ada, baik secara domestik maupun internasional --semisal Statuta Roma. Nah, dari sini kemudian terorisme itu menunjuk pada kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan terhadap penduduk awam untuk memaksakan gagasan.
Mereka bangkit dari pelbagai kelompok ide. Ada teroris antiglobalisasi, teroris pro-komunis, teroris perjuangan lingkungan hidup, agama, ras, separatis, dan seterusnya. Dalam sejarahnya, kelompok teroris agama itu bukan yang dominan. Teroris agama (termasuk Al-Qaeda dan Tentara Republik Irlandia) "cuma" melakukan 1.925 kali kekerasan. Angka ini jauh di bawah aksi teroris separatis (3.966) dan teroris komunis (3.179).
Sebelum masuk membahas terorisme Indonesia lebih jauh, Budi --brigadir jenderal polisi yang produktif menulis dan kini menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier pada Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri-- sempat pula membahas urusan agama dan terorisme. Sorotannya lebih pada soal ideologi yang disebutnya sebagai sistem tata nilai yang "cacat sejak lahir" (congenital defect) dengan karakternya yang selalu membenarkan diri sendiri (halaman 60).
Toh, Budi perlu juga membahas dan membantah ideologi jihad seperti yang dianut Imam Samudra. Dalam satu bab, ia mengutip pelbagai sumber untuk menunjukkan adanya pemahaman lain bahwa jihad yang dilakukan Imam Samudra cs tidak sesuai dengan Islam. Memang, apa yang disampaikannya pada bab ini bukan hal baru. Tampaknya ia ingin melengkapi bukunya agar lebih konprehensif.
Yang menarik pada buku ini adalah tiga bab terakhir yang menyoroti terorisme di Indonesia. Satu hal yang dikupasnya ialah kurang antusiasnya dukungan publik terhadap langkah pencegahan dan penanganan terorisme. Upaya penanggulangan, termasuk penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diopinikan seolah semata-mata karena tekanan internasional.
Ketika perpu itu berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 16/2003, persoalan baru pun muncul lagi. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan undang-undang itu karena sengketa soal prinsip retroaktifnya. Nasib keputusan MK itu kini tak jelas.
Budi Gunawan menutup bukunya dengan penolakan dia terhadap spekulasi adanya konspirasi di balik pengungkapan kasus bom Bali. Sukses Polri adalah semata-mata karena cermat mengikuti prosedur dan kaidah forensik. Tidak ada urusan dengan Amerika Serikat atau kepentingan global. Ia juga mempertanyakan selera pers yang gencar mengulas pelbagai teori konspirasi yang bukti-buktinya di lapangan ternyata nihil.
Buku Terorisme, Mitos dan Konspirasi ini terkesan kurang dalam, kurang fokus, dan kurang tuntas. Namun ia bisa menjadi referensi berharga di tengah ketiadaan buku yang membahas terorisme domestik.
GATRA, 24 Juli 2006
Sepak Terjang Teroris di Mata Polisi
Derita Lebanon
Putut Trihusodo
Orang Lebanon tak suka berperang. Mereka lebih berminat ke bisnis, intelektual, seni budaya, dan tak pernah membangun militer yang kuat. Namun mereka harus hidup di kawasan yang panas, utamanya karena bara zionisme.
Jerih payah selama 16 tahun rontok dalam sekejap. Begitu nasib Lebanon kini. Sejak 1990, setelah dilanda konflik bersenjata selama 15 tahun, negeri cantik di tepi Laut Mediterania itu bangkit dari puing-puing keruntuhannya. Gedung perkantoran, jalan raya, hotel-hotel, apartemen, jembatan, bandara, pembangkit listrik, dan infrastruktur lainnya dibangun. Institusi pemerintahan berdenyut kembali.
Pamor Lebanon pun tumbuh hampir pulih. Ibu kota Beirut mulai berbinar. Predikat ''Paris of Middle East'' kembali disandangnya. Badan-badan PBB, semisal ILO dan UNESCO, membuka perwakilannya untuk kawasan Arab di Beirut. Turis asing juga membanjiri Lebanon. Tahun lalu, jumlahnya 1,6 juta.
Pelbagai infrastruktur terus dibangun. Maklum, Beirut menjadi salah satu kandidat tuan rumah Olimpiade musim panas 2024. Yang sudah dekat adalah tuan rumah bagi event ''Jeux de la Francophonie 2009'', sebuah pesta olahraga negara-negara berbahasa Prancis. Di negeri ini, bahasa Prancis adalah yang kedua setelah bahasa Arab.
Jerih payah selama 16 tahun itu telah memberi hasil kongkret. Beirut tumbuh jadi sebuah kota dengan atmosfer kosmopolitan. Sekitar 1,2 juta warga menghuni kota itu, dan angka itu menjadi 1,7 juta bila ditambah penduduk di pinggiran kota. Pusat bisnis, pasar modal, stasiun-stasiun TV, butik, kafe, dan mal-mal bertebaran di Beirut. Ekonomi tumbuh. Pendapatan per kapita warga Lebanon telah mencapai US$ 5.100.
Namun segala kisah sukses itu sepertinya akan rontok saat pesawat-pesawat tempur Israel secara membabi buta menyerang Lebanon, termasuk Beirut, sejak Rabu pekan lalu. Dalihnya, memerangi milisi Hisbullah yang ada di negeri itu. Gara-garanya, dua serdadu Yahudi ditangkap Hisbullah di perbatasan Israel-Lebanon.
Serangan gencar dengan roket, senapan mesin, dan bom itu meluluhlantakkan banyak target di Lebanon. Sebagian sasaran adalah kawasan yang dianggap sebagai kantong-kantong Hisbullah seperti di Dahieh, Beirut Selatan. Toh, militer Israel gatal tangan menghancurkan Bandara Rafic Hariri, pembangkit listrik, jalan raya Beirut-Damaskus, jaringan telekomunikasi, serta jembatan yang dianggap menghubungkan ke kawasan Hisbullah.
Sejak serangan pertama itu, pasar modal di Beikut tutup, setelah sebelumnya anjlok 15%. Industri pariwisata, yang diharapkan mendatangkan pemasukan US$ 2,5 milyar tahun 2006 ini, kolaps seketika. Kerugian fisik sampai pada tiga hari pertama serangan mencapai US$ 500 juta. Siapa yang bertanggung jawab?
Penduduk Lebanon kini 3,8 juta, 200.000 di antaranya migran dari Palestina. Di luar itu, 15 juta orang berdarah Lebanon lainnya hidup tersebar di pelbagai penjuru dunia. Komunitas Lebanon sendiri berdarah campuran dari suku tua Phonix, Syiria, Yunani, Roma, Arab, Kurdi, dan Prancis, yang datang bersama pasukan Salib berabad silam. Sekitar 57% adalah muslim (Suni, Syiah, Druze, dan Alawit). Selebihnya, 40%, Kristen (Katolik Maronit, Ortodoks Yunani, Katolik Armenia, dan Protestan). Di luar itu, ada segelintir Yahudi.
Meski penduduknya heterogen, sejarah mencatat, Lebanon relatif stabil. Transisi dari pemerintah kolonial Prancis ke Lebanon yang merdeka tahun 1945 berjalan tanpa gejolak. Kalaupun ada satu faktor yang membuat negeri itu gonjang-ganjing, tak lain adalah Israel dengan zionismenya. Ulah Israel pula yang membuat 300.000 warga Palestina hijrah ke Lebanon pada 1975.
Kehadiran pengungsi Palestina itu melahirkan konflik domestik yang lantas berkobar menjadi perang sipil sesama orang Lebanon, karena campur tangan tetangga, Suriah dan kemudian Israel. Selama 15 tahun, Lebanon menjadi ajang bagi ledakan bom dan letusan senapan. Tak kurang dari 100.000 orang tewas.
Orang Lebanon tak suka berperang. Mereka lebih berminat ke bisnis, intelektual, seni budaya, dan tak pernah membangun militer yang kuat. Namun mereka harus hidup di kawasan yang panas, utamanya karena bara zionisme. Sejumlah warga Lebanon pun terseret ke dalam konflik regional, seperti para milisi Hisbullah yang bersimpati pada perjuangan Palestina. Pemerintah Lebanon tidak bisa mengontrol mereka. Namun itu tak bisa jadi alasan untuk serangan membabi buta, yang tidak saja membuat kerugian besar, juga mencabik rasa keadilan.
Gatra, 17 Juli 2006
Hinterland
Singapura adalah tetangga yang kaya raya. Negeri sekepal ini sanggup memberikan kemakmuran bagi 4,3 juta penduduknya dengan standar Eropa Barat. Pendapatan per kapita penduduk Singapura saat ini US$ 28.000. Jauh berlipat melampaui tetangga terdekatnya, Indonesia.
Uang melimpah ruah di Singapura, baik itu milik negara, swasta, maupun tabungan rakyatnya. Belum lagi uang-uang titipan yang datang dari pelbagai penjuru dunia (termasuk duit yang kabur dari Indonesia) yang kini berada di tangan para fund manager yang mengoperasikan pelbagai lembaga keuangan. Singapura adalah sumber modal.
Sukses itu diraih lewat kerja keras selama empat dekade. Di bawah pemerintahan yang efektif, bersih, dan hukum yang tegak, kerja keras itu segera memberi hasil nyata. Negeri sekepal itu pun tumbuh cepat, bahkan secara fisik luas daratannya terus bertambah dari 490 kilometer persegi 30 tahun lalu menjadi 660 kilometer persegi saat ini, dengan proyek reklamasinya.
Dari Singapura, uang mengalir ke mana-mana dalam beragam bentuk investasi. Negara-negara yang relatif baru menggeliat bangkit seperti Kamboja dan Vietnam turut kebanjiran uang ''negeri singa'' itu. Ironisnya, tidak banyak yang masuk Indonesia.
Namun para pemimpin Singapura agaknya sadar, mana mungkinlah mereka bisa tidur nyenyak bila tetangga di depan pintu rumah hidup serba kesulitan. Memang tidak berarti mereka harus peduli pada kondisi Indonesia secara keseluruhan. Tapi setidaknya, daerah terdekatnya bisa didorong lebih makmur sehingga menjadi penyangga bagi "pengaruh buruk" negeri tetangga.
Boleh jadi, itu suatu hal yang mendorong Singapura tertarik dengan proposal SEZ (special economic zone). Dalam bentuk nota kesepakatan (MoU), gagasan SEZ itu diteken Pemerintah Indonesia dan Singapura pada akhir Juni lalu. Intinya ialah kehendak untuk mengembangkan daerah Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) menjadi satu kawasan industri maju.
Pertimbangan politik adalah satu hal. Namun ada hal lain, yakni daya tarik alam BBK itu sendiri. Sebagaimana Singapura, Pulau Batam, Bintan, dan Karimun yang berada di jalur urat nadi perdagangan dunia "Selat Malaka" adalah tempat-tempat yang sangat berharga secara ekonomi. Apalagi, dalam pandangan orang Singapura, tiga pulau itu ibarat hinterland, daerah pedalaman, mereka. Apa salahnya turut mengurus wilayah pedalaman?
Namun kita tahu, membangun SEZ bukan hal sederhana. Tak cukup selembar MoU. Di sana perlu kelengkapan infrastruktur dan terutama perangkat aturan main yang jelas --syukur ditambah insentif yang menarik investor. Justru dalam masalah perangkat aturan ini kita sering kedodoran.
Kita punya pengalaman dengan Batam. Di awal 1990-an, kita sempat punya harapan besar atas Batam. Pulau seluas 612 kilometer persegi itu pernah berjaya di tahun 1990-an, tapi kini pamornya sebagai pulau industri meredup. Banyak pemilik industri di Batam yang angkat kaki, memindahkan pabriknya ke Cina atau Vietnam.
Padahal, Batam sempat tumbuh pesat. Di awal 1970-an, pulau yang ukurannya tidak terpaut jauh dari Singapura itu hanya dihuni 3.000-an orang. Tiga puluh tahun kemudian, penghuninya hampir 700.000 jiwa. Pada tahun 2000, sebelum kinerjanya anjlok, Batam memberi tempat bagi 140.000 tenaga kerja sektor formal. Ratusan industri di sana juga menciptakan 8.000 unit usaha kecil dan menengah.
Batam sempat gebyar-gebyar. Investasi swasta asing dan nasional pernah mencapai US$ 6,1 milyar (2000). Nilai ekspornya US$ 6,7 milyar tahun itu. Setoran pajak ke pemerintah pusat sekitar Rp 900 milyar. Namun kesimpangsiuran aturan main membuat gemebyar industri Batam meredup, meski belum padam sepenuhnya.
Kita tahu, adanya tumpang tindih kewenangan antara Badan Otorita dan Pemerintah Kota Batam, yang lahir dari rahim otonomi daerah, menjadi satu masalah. Ketidakjelasan Batam sebagai bonded zone atau free trade zone adalah persoalan lainnya. Puncaknya ialah ketika pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah di luar enam bonded zone yang ada.
Memang tak seluruh masalah dari kita. Pengenaan pajak itu, misalnya, adalah buah "intimidasi" Dana Moneter Internasional (IMF). Toh, muaranya satu: tidak ada konsistensi aturan. Pengalaman di Batam hendaknya memberi pelajaran bahwa SEZ harus dirancang dengan perencanaan yang matang agar aturan main tak mengalami bongkar pasang.
Putut Trihusodo
[Lensa, Gatra Nomor 35 Beredar Kamis, 13 Juli 2006]
Pelajaran dari Dili
Setelah melalui pergulatan alot yang diwarnai insiden berdarah, akhirnya Perdana Menteri (PM) Mari Alkatiri mundur dari jabatannya. Tekanan dari lawan-politiknya, yang membawa nuansa kepentingan Australia, tidak membuat dia keder. Namun, saat ia melihat gelagat serius bahwa Presiden Xanana Gusmao akan angkat kaki dari panggung kepemimpinan nasional, Alkatiri pun mengalah. Ia siap turun dari mimbar kekuasaan.
Suasana panas di bumi Loro Sae, Matahari Terbit, sebutan bagi Timor Timur dalam bahasa Tetun, tampaknya akan mereda. Kompromosi politik telah mendapatkan jalan masuk. Pihak oposisi selama ini memang mamatok syarat bagi penyelesaian kemelut politik itu, yakni Mari Alkatiri lengser. Perkembangan terbaru dari kota Dili itu tentu membuat banyak pihak lega. Konflik yang bisa memantik aksi kekerasan lebih jauh itu bisa dihindari.
Barisan oposisi, terutama dari faksi Jose Ramos Horta, tentu juga senang. Selama ini, mereka merasa bahwa Alkatiri membawa negeri seluas 15.000 kilometer persegi itu ke arah kiri, hal yang mereka anggap tidak realistis. Mari Alkatiri menentang nilai-nilai pasar yang terlalu bebas. Ia memicingkan mata curiga terhadap arus globalisasi.
Sebagai tetangga yang membantunya lepas dari "pendudukan" Indonesia, Australia tak suka Timor Leste dibawa ke kiri. Australia harus memastikan negeri sekepal yang dianggap sebagai serambi belakangnya itu mempraktekkan haluan politik yang menolak liberalisasi. PM John Howard tahu betul, Timor Leste bisa "diluruskan" hanya jika Alkatiri lengser. Maka, dilakukanlah tekanan, termasuk mengirim militernya dengan dalih memulihkan ketertiban di negeri itu.
Kepentingan Australia tak cuma soal geopolitik. Ada juga soal fulus. Australia tak mau Mari Alkatiri mengacak-acak perjanjian bilateral kedua negara tentang minyak di Timor Gap yang memberi porsi bagi hasil 80:20. Pemerintahan Alkatiri mematok agenda mengubah perjanjian itu dengan membuat perjanjian baru berdasar Konvensi Hukum Laut. Kalau langkah itu ditempuh, jelas porsi bagi hasil akan terbalik.
Posisi Alkatiri kian terpepet karena ia tak bisa mencari dukungan dari tetangga lain, Indonesia misalnya. Selama memimpin Timor Leste sejak enam tahun lalu, ia tidak cukup ramah pada Jakarta. Garisnya berbeda dari Xanana. Alkatiri terus curiga, seraya memainkan "kartu HAM", untuk mengintimidasi Indonesia. Alkatiri seperti memungkiri kenyataan bahwa Indonesia adalah pemasok segala kebutuhan rakyatnya.
Posisi Alkatiri makin lemah karena pihak gereja, lembaga yang selama 23 tahun pemerintahan Indonesia memainkan peran politik yang penting, tidak menyukainya. Pemerintahan Mari Alkatiri dianggap terlalu sekuler, kiri, tak menghargai demokrasi, dan akan menjadikan Timor Leste negeri sosialis yang otoriter.
Dukungan kuat hanya dari Fretilin, partai yang dipimpinnya, yang kini menguasai 55 dari 88 kursi parlemen. Tapi dukungan dari elite partai tak cukup. Karena di tingkat akar rumput Fretilin, pengaruh Xanana besar. Apalagi, Presiden Xanana adalah bapak bangsa, pemersatu rakyat Timor Leste. Bisa saja ia nekat bertahan. Namun Mari Alkatiri cukup punya sikap kenegarawanan. Ia tidak sudi negerinya dilanda konflik berkepanjangan.
Ke mana kompromi akan dibawa? Di situ Xanana dan Alkatiri akan berembuk. Kredo the winner takes all mungkin tak akan ditempuh. Maka, pilihan pengganti Alakatiri tak akan ke figur Jose Ramos Horta. Boleh jadi, sosok Jose Luis Gutteres, yang kini menjabat sebagai Duta Besar Timor Leste di PBB, menjadi figur kompromi. Gutteres tak terlibat konflik. Ia bisa mengapresiasi kecurigaan Alkatiri terhadap nilai-nilai liberalisme dan globalisasi. Namun ia cukup pragmatis untuk bekerja sama dengan tokoh flamboyan semacam Ramos Horta.
Di balik kemelut itu, ada hal menarik di Dili. Kekuasan politik tidak membuat pemimpin negeri itu tersandera seperti penunggang harimau --kalau turun, bakal dicabik-cabik oleh "makhluk" ganas itu. Situasi ini hadir kalau kekuasaan tidak membuahkan penindasan, korupsi, dan nepotisme. Maka, kompromi di Dili tak sulit berlanjut dengan rekonsiliasi dan konsolidasi.
Di mana posisi Indonesia? Barangkali kini tiba saatnya ada panggilan sejarah untuk membela dan menjaganya, agar negeri baru itu tak jatuh dalam cengkeraman kolonialisme baru.
Putut Trihusodo
[Lensa, Gatra Nomor 33 Beredar Kamis, 29 Juni 2006]
